Petugas BPJS belum paham JKN: Cluster Faskes dan Sistem Rujukan

This entry is part 6 of 16 in the series Jaminan Kesehatan Nasional

Sengaja sejak 1 Januari 2014 saya memonitor pemberitaan di media cetak, elektronik dan media online. Beruntung google menyediakan fitur google alert. Dengan berbagai kata kunci seperti BPJS (memberikan hasil searching terbesar), Jaminan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Rumah Sakit, Manajemen Rumah Sakit, dan Sistem Rujukan, setiap hari tersedot berbagai informasi dari berita, blog, video, diskusi, atau buku. Dengan bantuan evernote saya coba memilah konten-konten tersebut satu per satu, mumpung belum terlalu banyak. Akhirnya saya mendapat beberapa poin untuk dishare di sini, sekaligus mengkonfirmasi pemahaman saya sendiri. Semoga bermanfaat.

6. Judul yang dibuat oleh satu media di atas memang agak provokatif. Diberitakan salah saorang pakar asuransi kesehatan dari FKM UI menemukan praktik bahwa petugas BPJS belum paham JKN. Mengapa? ini kutipan beritanya:

pegawai BPJS masih terjebak dengan pola rayonisasi rujukan yang diterapkan secara kaku. Pola rayonisasi ini seperti yang diterapkan PT Askes (persero) dahulu sebelum menjadi BPJS.

Itu berarti pasien yang berobat di layanan primer (puskesmas, klinik swasta, dokter keluarga) dirujuk ke rumah sakit tipe C/D berdasarkan zona rayon. Kebijakan ini merugikan pasien yang tinggal jauh dari RS yang dirujuk.

“JKN menganut asas portabilitas. Ini berarti semua fasilitas layanan bisa diakses dan berkualitas sama. Sebaiknya biarkan saja pasien memilih RS rujukan yang dia percaya,” imbuh dia

Saya tidak tahu apakah persoalan ini sudah ada prosedur standarnya atau belum. Yang jelas, berita ini menunjukkan bahwa salah satu dari keduanya ada yang tidak paham, apakah petugasnya atau pakar ini. Artinya apa? sosialisasinya harus lebih baik lagi mengenai hal ini. Tapi mari kita bahas dari sudut pandang sistem.
Sejak awal harus disadari bahwa program JKN tidak akan berhasil tanpa sistem rujukan. Logikanya sistem rujukan tidak mungkin dilakukan secara random, apalagi berdasarkan pilihan pasien. Dari sini saja sudah tampak pihak mana sebetulnya yang tidak paham. Lebih lanjut, sistem rujukan akan berjalan dengan bak jika didukung oleh adanya jejaring faskes baik horizontal maupun vertikal. Oleh karena itu pemerintah seharusnya sudah mengkaji jejaring faskes ini di setiap daerah, mulai dari faskes primer hingga tersier. Dengan begitu, setiap pasien yang tidak dapat ditangani di salah satu faskes, proses rujukan dapat dilakukan dengan mudah karena jejaringnya sudah terbentuk, apakah secara horizontal karena keterbatasan fasilitas/kapasitas atau vertikal karena keterbatasan kapabilitas.
Oleh karena itu, saya berpendapat keanggotaan seseorang dalam program JKN ini harus didasarkan pada domisili. Dari situ dapat ditentukan, faskes primer mana yang seharusnya dituju oleh masyarakat jika sakit. Bahwa ada konsep portabilitas, bagus sekali. Tetapi bukan untuk pendataan. Setelah seseorang terdata, peserta dapat berobat di daerah lain ketika memang sedang berada di luar domisilinya. Orang sakit memang tidak dapat ditentukan tempatnya. Jadi kalau masih berada di daerahnya, peserta HARUS datang ke faskes yang ditunjuk, bukan sesuka pasien. Dalam penunjukan faskes primer bagi setiap peserta seharusnya ada pertimbangan khusus, bukan random. Diantara pertimbangan itu misalnya kemudahan akses (jarak rumah ke faskes), kapasitas faskes, kemampuan faskes (jenis penyakit yang dapat ditangani), atau pertimbangan lainnya. Yang jelas pertimbangan akhirnya adalah keselamatan pasien.
Semoga sistem rujukan dengan jejaringnya ini sudah dirancang oleh tim kementerian dan atau BPJS. Bagaimana pun kita berharap sistemnya makin baik, buat sekedar ada untuk sensasi belaka. 
Series Navigation<< Pendaftaran peserta program JKNPenolakan Pasien dan Permohonan Maaf Direktur RS >>

Leave a Reply