JKN Gratis? untuk penerima bantuan iuran saja!

This entry is part 3 of 16 in the series Jaminan Kesehatan Nasional

Sengaja sejak 1 Januari 2014 saya memonitor pemberitaan di media cetak, elektronik dan media online. Beruntung google menyediakan fitur google alert. Dengan berbagai kata kunci seperti BPJS (memberikan hasil searching terbesar), Jaminan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Rumah Sakit, Manajemen Rumah Sakit, dan Sistem Rujukan, setiap hari tersedot berbagai informasi dari berita, blog, video, diskusi, atau buku. Dengan bantuan evernote saya coba memilah konten-konten tersebut satu per satu, mumpung belum terlalu banyak. Akhirnya saya mendapat beberapa poin untuk dishare di sini, sekaligus mengkonfirmasi pemahaman saya sendiri. Semoga bermanfaat.

3. Dalam berbagai pemberitaan tersebut kata gratis sangat menonjol. Sebenarnya gratis bagi siapa? hanya kepada penerima bantuan iuran (PBI). Jadi bagi fakir miskis dan orang tidak mampu, iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Menurut informasi tersebut jumlahnya saat ini adalah 86,4 juta jiwa. Besar iuran yang dibayarkan pemerintah tersebut sekitar 19,93 Trilyun (Rp 19.250 per orang per bulan).

Namun bagi yang tidak termasuk fakir miskin dan tidak mampu, layanan kesehatan ini TIDAK gratis. Ada premi yang harus dibayarkan setiap bulan. Silakan baca aturannya mengenai berapa besar per orang per bulan jika penerima upah atau bukan. Intinya TIDAK gratis. Informasi ini penting agar tidak terjadi salah paham di kemudian hari. apalagi dikaitkan dengan poin ke-2 pada posting sebelumnya.

Isu lain yang terkait adalah mengenai pembayaran premi. Ketika mengikuti program asuransi swasta, untuk mendaftar dan mulai membayar premi, biasanya kita disodori kontrak yang berisi segala hal seputar asuransi yang diikuti. Dengan begitu kita tidak membeli kucing dalam karung. Apakah dalam JKN ini masyarakat mendapat informasi yang sepadan? Berita yang beredar (dan sesuai dengan pedomannya) bahwa kalau sudah bayar maka manfaat siap diberikan, tapi kalau belum maka manfaat belum dapat diterima. Diberitakan bahwa bank mitra baru ada 3, kapasitas pendaftaran peserta mandiri oleh BPJS masih terbatas, integrasi data belum terjadi. Dengan kondisi demikian, jika ada yang sakit dan siap membayar, apakah dapat langsung menerima manfaat?

Klaim bahwa BPJS siap melaksanakan JKN menurut hemat saya agak berlebihan. Bahwa program ini harus jalan masih dapat diterima. Tapi yang terpenting adalah informasi yang disampaikan harus proporsional. Ada lembaga yang jelas-jelas mengatakan bahwa program JKN ini cacat hukum karena tidak sesuai dengan UU-nya, karena berbagai keterbatasan tadi. Semoga ada yang mengklarifikasi isu ini segera.

Series Navigation<< Apakah benar Manfaat Asuransi Kesehatan Sosial tidak terbatas?JKN jalan, Rumah Sakit penuh? >>

Leave a Reply